Hal itu disampaikan Atut saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten tahun anggaran 2010 dalam Rapat Paripurna DPRD Banten, Selasa (12/4/2011). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, dihadiri pula Wakil Gubernur Banten HM Masduki, Sekda Banten Muhadi, dan para kepala SKPD.
“Seluruh perangkat daerah dan komponen pelaku pembangunan di Provinsi Banten telah berupaya menjalankan program dan kegiatan tahun 2010 secera terkoordinasi, terarah, teratur dan terukur. Hasil yang dicapai telah menunjukkan banyak kemajuan. Walaupun mungkin masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian untuk disempurnakan pada tahun-tahun mendatang,” ungkap Atut dalam pemaparan pembukanya.
Selanjutnya, penyampaian LKPj disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten HM Masduki. Wagub mengungkapkan berbagai kemajuan pembangunan itu yakni pada agenda pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Banten dengan indikator makro yakni adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 70,06 persen pada tahun 2009 menjadi 70,56 persen pada tahun 2010.
Menurut Masduki, pencapaian agenda pengembangan SDM ini tak lepas dari upaya dibidang kesehatan dan pendidikan. Dalam bidang kesehatan Wagub mengungkapkan angka kematian bayi (AKB) dari target 32 per 1000 kelahiran hidup terealisasi menjadi 31,28 per 1000 kelahiran hidup.
Demikian juga dengan angka kematian ibu (AKI) dari target 252 per 100.000 kelahiran hidup terealisasi 199 per 100.000 kelahiran hidup, serta angka harapan hidup (AHH) dari target 68 tahun terealisasi 68,34 tahun.
Dalam bidang pendidikan, Masduki mengungkapkan, indikator capaian kinerja terlihat dari angka rata-rata lama sekolah, rata-rata angka partisipasi murni tingkat SD, SLTP dan SLTA yang terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Salah satu kemajuan lain, kata dia, ditunjukkan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 63 persen tahun 2009 menjadi 64 persen tahun 2010, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 52 persen pada tahun 2009 naik menjadi 52,50 persen pada tahun 2010, termasuk keberhasilan pengurangan angka kemiskinan dari 788.067 orang tahun 2009 menjadi 758.200 orang pada tahun 2010.
Sedangkan dalam bidang perekonomian indikasi kemajuannya terlihat dari capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari 4,69 persen tahun 2009 menjadi 5,94 persen. Indikator sasaran agenda lainnya yakni capaian pendapatan perkapita masyarakat yang ditargetkan senilai Rp12,61 juta terealisasi senilai Rp16,02 persen pada tahun 2010.
Namun demikian Wagub mengungkapkan ada satu indikator yang harus menjadi perhatian bersama pada tahun mendatang yaitu angka penganguran terbuka (APT) yang mencapai 726.377 orang. Menurut Wagub hal ini disebabkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Provinsi Banten sebagai kawasan ekonomi potensial tinggi sehingga memicu tingkat urbanisasi yang tinggi pula.
Ia mengungkapkan, ekspektasi ini tercermin pada jumlah lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 9,7 juta jiwa bertambah menjadi 10,6 juta pada tahun 2010. Walaupun demikian, kata dia, dari sisi persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) berkurang dari 14,97 persen tahun 2009 menjadi 13,68 persen pada tahun 2010.
Setelah penyampaikan LKPj, DPRD langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang diketahui Budi Prajogo. Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, menyatakan pansus nanti akan melakukan crosscek terhadap LKPj yang disampaikan Gubernur Banten. “Temuan dari pansus akan dijadikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” kata Aeng.
Sedangkan dalam bidang perekonomian indikasi kemajuannya terlihat dari capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari 4,69 persen tahun 2009 menjadi 5,94 persen. Indikator sasaran agenda lainnya yakni capaian pendapatan perkapita masyarakat yang ditargetkan senilai Rp12,61 juta terealisasi senilai Rp16,02 persen pada tahun 2010.
Namun demikian Wagub mengungkapkan ada satu indikator yang harus menjadi perhatian bersama pada tahun mendatang yaitu angka penganguran terbuka (APT) yang mencapai 726.377 orang. Menurut Wagub hal ini disebabkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Provinsi Banten sebagai kawasan ekonomi potensial tinggi sehingga memicu tingkat urbanisasi yang tinggi pula.
Ia mengungkapkan, ekspektasi ini tercermin pada jumlah lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 9,7 juta jiwa bertambah menjadi 10,6 juta pada tahun 2010. Walaupun demikian, kata dia, dari sisi persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) berkurang dari 14,97 persen tahun 2009 menjadi 13,68 persen pada tahun 2010.
Setelah penyampaikan LKPj, DPRD langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang diketahui Budi Prajogo. Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, menyatakan pansus nanti akan melakukan crosscek terhadap LKPj yang disampaikan Gubernur Banten. “Temuan dari pansus akan dijadikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” kata Aeng.
0 komentar:
Posting Komentar