Dapatkan kiriman artikel terbaru langsung ke email anda!

Masukan email anda:

Senin, 11 April 2011

HMI DEMO PEMKOT TANGSEL

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tangerang Selatan, Senin (11/4) menggelar aksi unjuk rasa di depan halaman kator Wali Kota Tangsel. Dalam aksinya, mahasiswa yang terdiri dari berbagai kampus di Kota Tangsel ini menyebut Pemkot Tangsel sebagai sarangnya para koruptor. Karena dianggap demikian, merekapun menghadiahi pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel sejumlah tikus yang melambangkan mereka suka menggerogoti dan menikmati uang rakyat.

Para mahasiswa menuntut pemkot untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran APBD secara transparan dan akuntabilitas. Tumbuh suburnya praktek-praktek pungutan liar yang tidak berdasarkan peraturan di sektor pendidikan dan pelayanan publik, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberatkan dan merugikan masyarakat. Salah satu contohnya tudingan pungli di lingkup Kecamatan Setu.

“Karena itu, kami menuntut pemkot untuk memberantas dan memberikan sanksi yang tegas kepada aparat dan pejabat yang melakukan pungutan liar, satu di antaranya turunkan Camat Setu karena nyata-nyata telah melakukan pungutan liar yang tidak berdasarkan aturan di sektor pelayanan publik, hal ini jelas merugikan keuangan daerah, meresahkan masyarakat, mencederai instansi/pemerintahan, melanggar sumpah, dan janji,” ujar koordinator aksi, Suhendar.

Setelah satu jam menyampaikan unek-unekya, mereka lantas melanjutkan aksi serupa di Gedung DPRD Tangsel. Anggota perwakilan rakyat tersebut juga dituding melakukan konspirasi dan perselingkuhan dengan Pemkot Tangsel, karena selama 2 tahun pemerintahan berjalan seperti sekarang, pemkot tak pernah melaporkan dan mempublikasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada DPRD sendiri dan khususnya kepada masyarakat. Untuk melampiaskan kekesalannya, merekapun menghadiahkan lembaga penyambung aspirasi masyarakat itu keranda mayat.

Mereka menolak pembelian mobil Dinas DPRD di tengah mahalnya biaya pendidikan masyarakat Tangsel seperti sekarang ini. Pungutan liar, serta jarang masuknya anggota DPRD merupakan kondisi yang tidak layak jika kemudian DPRD justru memfasilitasi diri dengan pembelian mobil dinas. “DPRD telah gagal dan tidak tahu malu,” teriak mereka.(tim_one)

0 komentar:

Posting Komentar