Pemkab pun tengah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.
Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Kabupaten Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan, melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya LHP Keuangan akan diterima pada Mei mendatang untuk kemudian ditindaklanjuti DPRD melalui kajian terhadap penggunaan anggaran selama setahun.
“LHP BPK ini akan menjadi acuan DPRD dalam melakukan kajian terhadap penggunaan anggaran.,” kata Najib, belum lama ini.
Politisi PKS ini menjelaskan, ada dua pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan Pemkab dalam konteks LHP Keuangan, yaitu sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan sertifikasi aset. “Tiga soal itu yang jadi sorotan BPK,” kata nya.
Seperti diketahui, pada tahun 2007 laporan keuangan Pemkab pernah berpredikat disclaimer opinion karena tidak terdeksinya aset yang dimiliki Pemkab. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sendiri mengaku kesulitan dalam melakukan sertifikasi aset dengan alasan aset tersebut sudah berusia puluhan tahun. “Kami terus melakukan upaya sertifikasi agar mendapatkan predikat WTP,” kata Kepala DPKAD Kabupaten Serang Fairu Zabadi.
Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Kabupaten Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan, melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya LHP Keuangan akan diterima pada Mei mendatang untuk kemudian ditindaklanjuti DPRD melalui kajian terhadap penggunaan anggaran selama setahun.
“LHP BPK ini akan menjadi acuan DPRD dalam melakukan kajian terhadap penggunaan anggaran.,” kata Najib, belum lama ini.
Politisi PKS ini menjelaskan, ada dua pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan Pemkab dalam konteks LHP Keuangan, yaitu sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan sertifikasi aset. “Tiga soal itu yang jadi sorotan BPK,” kata nya.
Seperti diketahui, pada tahun 2007 laporan keuangan Pemkab pernah berpredikat disclaimer opinion karena tidak terdeksinya aset yang dimiliki Pemkab. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sendiri mengaku kesulitan dalam melakukan sertifikasi aset dengan alasan aset tersebut sudah berusia puluhan tahun. “Kami terus melakukan upaya sertifikasi agar mendapatkan predikat WTP,” kata Kepala DPKAD Kabupaten Serang Fairu Zabadi.
0 komentar:
Posting Komentar